Indonesia Kawal Empat Isu Krusial dalam KTT Iklim COP28

Tia Dwitiani Komalasari
30 November 2023, 14:41
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar saat meninjau Paviliun Indonesia di COP28, Dubai, Uni Emirat Arab.
Katadata/Ezra Damara
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar saat meninjau Paviliun Indonesia di COP28, Dubai, Uni Emirat Arab.

Prsiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Iklim PBB atau COP28 di Dubai, Uni Emirart Arab, mulai hari ini, Kamis (30/11). Terdapat sejumlah pemimpin negara dan delegasi dari 190 negara akan menghadiri agenda tersebut.

Dalam KTT tersebut, Presiden Jokowi akan menyampaikan pengalaman Indonesia untuk menangani dampak perubahan iklim dan mempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim.

“Selain itu, juga pentingnya transisi yang inklusif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang,” tutur dia dikutip dari Antara, Kamis (30/11).

Sementara itu, National Focal Point UNFCCC untuk Indonesia Laksmi Dhewanthi mengatakan ada empat isu krusial yang fokus dikawal dalam Konferensi Tingkat Tinggi PBB 2023 atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab. Empat isu tersebut adalah:

1. Pemaparan perdana inventarisasi global (Global Stocktake)

Proses Global Stocktake dalam Perjanjian Paris dirancang untuk mengevaluasi tanggapan global terhadap krisis iklim setiap lima tahun. Stocktake pertama dijadwalkan untuk selesai pada konferensi iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun ini (COP28).

Proses ini mengevaluasi kemajuan dunia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, membangun ketahanan terhadap dampak iklim dan mendapatkan pendanaan serta dukungan untuk mengatasi krisis iklim.

Global Stocktake pertama menandai evaluasi paling mendalam atas tindakan global untuk menjawab masalah perubahan iklim hingga saat ini, merangkum lebih dari 1600 dokumen dari berbagai sumber serta masukan bukan hanya dari ilmuwan dan pemerintah tetapi juga kota-kota, bisnis, petani, masyarakat adat, masyarakat sipil dan lainnya.

Laksmi mengatakan, semua pemerintahan menantikan hasil dari evaluasi Perjanjian Paris tersebut.

"Ini menjadi input atau masukan bagi seluruhnya, untuk mengakselerasi kegiatan-kegiatannya, apakah itu mitigasi, komitmen pendanaan iklim, adaptasi dan lain sebagainya," kata Laksmi di Dubai, Kamis (30/11).

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...